Ibukota Indonesia – Anggota Komisi E DPRD DKI Ibukota banyak menerima laporan terkait ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah dikarenakan tidak ada mampu membayar uang sekolah kemudian hal ini harus menjadi perhatian pemerintah.
"Jangan Dinas Pendidikan jadi Dinas Pendidikan sekolah negeri, sekolah swasta juga harus dipikirkan," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Ibukota Jhonny Simanjuntak pada waktu dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, sejumlah khalayak tua yang melaporkan ijazah anaknya ditahan oleh pihak sekolah oleh sebab itu biaya lembaga pendidikan belum mampu dilunasi atau dibayar.
Jhonny mengungkapkan bahwa dari laporan yang mana ada, jumlah keseluruhan uang yang dimaksud harus dibayarkan untuk menebus ijazah pada sekolah bahkan mencapai Rp800 jt lebih.
Untuk itu, pihaknya memohonkan untuk Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia agar sanggup menyelesaikan permasalahan yang disebutkan dikarenakan ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah yang bukan memberikan akses lembaga pendidikan secara merata.
"Itu yang tersebut mengadu untuk saya, belum lagi yang mana ke lainnya kemudian pasti masih sejumlah lagi masyarakat yang dimaksud tidaklah bisa saja mengadu. Jadi sejumlah sekali permasalahan ijazah tertahan, ini seperti fenomena pucuk gunung es, dalam bawahnya masih sangat banyak," katanya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Ibukota Indonesia lainnya Merry Hotma khawatir masa depan anak-anak bangsa, bila ijazah tertahan, oleh sebab itu otomatis siswa-siswi yang dimaksud bukan sanggup melanjutkan sekolah ke jenjang yang dimaksud lebih besar tinggi ataupun mencari pekerjaan.
"Masa depan orang-orang yang digunakan ijazahnya tertahan bagaimana? Tidak bisa saja kerja, tak bisa jadi meneruskan sekolah," katanya.
Ia berharap kegiatan tebus ijazah berubah jadi prioritas. Harapannya tak ada lagi siswa-siswi yang telah lama menyelesaikan institusi belajar formal, namun tak memiliki dokumen resmi atau bukti tanda kelulusan dari sekolah.
Ia juga memohonkan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Ibukota segera menuntaskan ijazah warga DKI Jakarta yang dimaksud tertahan di sekolah swasta. Salah satu caranya, yakni melakukan pendataan kemudian mengalokasikan anggaran.
"Setiap tahun harus ada anggaran untuk menebus ijazah. Biar cepat selesai. Bayangkan, bahkan masih ada ijazah belum ditebus dari tahun 90," katanya.
Artikel ini disadur dari DPRD DKI terima banyak laporan ijazah ditahan pihak sekolah
